Komnas Perempuan

Berlaku

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Pelacuran

Kebijakan Administratif Lainnya (Non-Peraturan) • Tahun 2000 • Jawa Barat

Ketertiban Umum

0 Lampiran Lihat Detail →

Berlaku

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 21 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran

Kebijakan Administratif Lainnya (Non-Peraturan) • Tahun 2000 • Jawa Barat

Ketertiban Umum

0 Lampiran Lihat Detail →

Berlaku

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Larangan Tunasusila

Kebijakan Administratif Lainnya (Non-Peraturan) • Tahun 2000 • Kalimantan Timur

Ketertiban Umum

0 Lampiran Lihat Detail →

Tidak Berlaku

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum

Kebijakan Administratif Lainnya (Non-Peraturan) • Tahun 2000 • Kalimantan Timur

Ketertiban Umum

0 Lampiran Lihat Detail →

Berlaku

Peraturan Daerah Kotamadya Nomor 39 Tahun 1999 tentang Penertiban Tempat Pelacuran di Daerah Kota Kupang

Kebijakan Administratif Lainnya (Non-Peraturan) • Tahun 1999 • Nusa Tenggara Timur

Ketertiban Umum

0 Lampiran Lihat Detail →

Berlaku

Surat Himbauan Gubernur No. 260/ 421/X/ PPr-05 tentang Himbauan Bersikap dan Memakai Busana Muslimah kepada Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Biro/ Instansi di Provinsi Sumatera Barat

Kebijakan Administratif Lainnya (Non-Peraturan) • Tahun 1985 • Sumatera Barat

Kontrol Tubuh Perempuan

1 Lampiran Lihat Detail →

Berlaku

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 2O19 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Kebijakan Administratif Lainnya (Non-Peraturan) • Tahun 1985 • Sumatera Selatan

Kontrol Tubuh Perempuan

0 Lampiran Lihat Detail →

Berlaku

Surat Edaran Bupati Karawang tentang Larangan Praktik Gay, Biseksual dan Transgender : Melarang semua aktivitas terkait atau terindikasi komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender seperti kelompok usaha, sarasehan, pertemuan dan konser musik

Surat Edaran • Tahun 1985 • Jawa Barat

Ketertiban Umum

0 Lampiran Lihat Detail →

Berlaku

Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan/Penyalahgunaan dan Penodaan Agama

Kebijakan Administratif Lainnya (Non-Peraturan) • Tahun 1985 • NASIONAL

Ketertiban Umum

0 Lampiran Lihat Detail →

Berlaku

Surat Pernyataan Bersama tentang Pelarangan Kegiatan Jamaah Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Bogor

Kebijakan Administratif Lainnya (Non-Peraturan) • Tahun 1985 • Jawa Barat

Pembatasan Hak Beragama

0 Lampiran Lihat Detail →

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Pelacuran

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 21 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Larangan Tunasusila

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Kotamadya Nomor 39 Tahun 1999 tentang Penertiban Tempat Pelacuran di Daerah Kota Kupang

Surat Himbauan Gubernur No. 260/ 421/X/ PPr-05 tentang Himbauan Bersikap dan Memakai Busana Muslimah kepada Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Biro/ Instansi di Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 2O19 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Surat Edaran Bupati Karawang tentang Larangan Praktik Gay, Biseksual dan Transgender : Melarang semua aktivitas terkait atau terindikasi komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender seperti kelompok usaha, sarasehan, pertemuan dan konser musik

Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan/Penyalahgunaan dan Penodaan Agama

Surat Pernyataan Bersama tentang Pelarangan Kegiatan Jamaah Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Bogor

🔍 Cari Data Kebijakan

Tautan Komnas Perempuan

Ikuti Info Komnas Perempuan