Beranda
Peta Interaktif
Informasi
Kebijakan Diskriminatif
Kebijakan Kondusif
Data Mitra
Pemantauan
Rekomendasi
Landasan Hukum
FAQ
Berlaku
Perda No. 9 Tahun 2014 Provinsi Jawa Barat tentang Ketahanan Keluarga
Kebijakan Administratif Lainnya (Non-Peraturan) • Tahun 2014 • Jawa Barat
Pembakuan Peran Gender
0 Lampiran
Lihat Detail →
Berlaku
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
Qanun Aceh • Tahun 2013 • Aceh
Ketertiban Umum
0 Lampiran
Lihat Detail →
Berlaku
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Kebijakan Administratif Lainnya (Non-Peraturan) • Tahun 2013 • Kalimantan Timur
Ketertiban Umum
0 Lampiran
Lihat Detail →
Berlaku
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Penanganan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Cianjur
Kebijakan Administratif Lainnya (Non-Peraturan) • Tahun 2013 • Jawa Barat
Ketertiban Umum
0 Lampiran
Lihat Detail →
Berlaku
Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Kebijakan Administratif Lainnya (Non-Peraturan) • Tahun 2012 • Jambi
Ketertiban Umum
0 Lampiran
Lihat Detail →
Berlaku
Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah
Kebijakan Administratif Lainnya (Non-Peraturan) • Tahun 2012 • Jawa Barat
Ketertiban Umum
0 Lampiran
Lihat Detail →
Berlaku
Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Wajib Baca Alquran
Kebijakan Administratif Lainnya (Non-Peraturan) • Tahun 2012 • Kalimantan Timur
Pengaturan Kehidupan Beragama
Pembatasan Akses Layanan Publik
0 Lampiran
Lihat Detail →
Berlaku
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pendidikan Baca Tulis Alquran
Kebijakan Administratif Lainnya (Non-Peraturan) • Tahun 2012 • Sulawesi Selatan
Pengaturan Kehidupan Beragama
Pembatasan Akses Layanan Publik
0 Lampiran
Lihat Detail →
Berlaku
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran
Kebijakan Administratif Lainnya (Non-Peraturan) • Tahun 2011 • Sumatera Selatan
Ketertiban Umum
0 Lampiran
Lihat Detail →
Berlaku
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Palarangan Pelacuran
Kebijakan Administratif Lainnya (Non-Peraturan) • Tahun 2011 • Sulawesi Tenggara
Ketertiban Umum
0 Lampiran
Lihat Detail →
« Previous
Next »
Showing
91
to
100
of
254
results
‹
1
2
...
7
8
9
10
11
12
13
...
25
26
›
🔍 Cari Data Kebijakan
Kata Pencarian
Jenis Kebijakan
Semua
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
Qanun Aceh
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota)
Peraturan Kepala Daerah Provinsi (Pergub)
Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota (Perbup/Perwali)
Peraturan Desa (Perdes)
Surat Keputusan (SK)
Surat Edaran
Instruksi Presiden
Instruksi Gubernur
Instruksi Bupati/Wali Kota
Himbauan
Kebijakan Administratif Lainnya (Non-Peraturan)
OKOC
BELUM TERPETAKAN
SK Kepala Sekolah
OKOC TEST Edited
Lorem Ipsum
Kategori Kebijakan
Semua
Kontrol Tubuh Perempuan
Pembakuan Peran Gender
Kriminalisasi
Pembatasan Hak Beragama
Pengaturan Kehidupan Beragama
Pembatasan Akses Layanan Publik
Diskriminasi Berbasis Identitas
Ketertiban Umum
Status Kebijakan
Semua
Berlaku
Tidak Berlaku
Tahun
Semua
2025
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1985
Provinsi
Semua
Aceh
Bali
Banten
Bengkulu
Gorontalo
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
NASIONAL
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Riau
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
🔎 Cari Data Kebijakan Diskriminatif
© Resource Center Komnas Perempuan