Lokus Diskriminasi:
Pasal 1, angka 4 : Pelacuran adalah hubungan seksual diluar pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita, angka 7 : Pelacur adalah setiap orang baik pria dan wanita yang menjual diri kepada umum untuk melakukan hubungan seksual diluar pernikahan.
Pasal 3, Setiap orang, kelompok atau lembaga dalam bentuk apapun di daerah baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dilarang membujuk atau memaksa orang lain baik dengan sengaja atau tidak sengaja atau dengan cara lain sehingga tertarik untuk melakukan pelacuran.

Analisis (Kriteria Diskiminasi)
Pasal 1, angka 4 dan 7 ini memuat rumusan yang tidak jelas mengenai objek pengaturan: "melakukan perbuatan yang mengarah pada hubungan seksual di luar perkawinan "Definisi pelacuran yang menggunakan institusi pernikahan sebagai pembeda berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok dalam masyarakat yang tidak terikat dalam institusi pernikahan formal. Pembedaan berdasarkan status perkawinan adalah salah satu bentuk diskriminasi berdasarkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia dalam UU Nomor 7 Tahun 1984
Pasal ini merupakan bentuk diskriminasi tidak lansung jika tidak diikuti dengan prosedur pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan perempuan yang mempertimbangkan kesetaraan subtantif (kesetaraan hasil) akan berdampak pada peluang terjadinya pengabaian pada perlindungan perempuan karena ketidak jelasan rumusan, termasuk pada potensi kriminalisasi pada perempuan yang menjadi target dari pelaksanaan aturan yang tidak memuat mekanisme operasional pelaksanaan yang tidak menjadikan perempuan sebagai objek karena stigmatisasi tuna susila adalah perempuan.
Diskriminasi sebagai dampak Definisi yang diperluas untuk menjangkau hubungan seksual tanpa imbalan berpotensi mendiskriminasi hak perempuan korban atas keadilan karena mencampur- aduk persoalan prostitusi dengan kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan.
Pasal 3, mengandung ketidakjelasan rumusan frasa" membujuk", penggunaan frasa ini tidak mengindakan asas praduga tidak bersalah yang bertentangan dengan KUHP
Aturan tentang Pelacuran secara khusus juga menjadi pelembagaan diskriminasi terhadap kelompok pekerja seks. Pendekatan represif, atau menghukum mengurai dan menyelesaikan akar permasalahan, mengukuhkan stigma sosial pekerja seks sebagai sosial yang harus diberantas. Pendekatan ini terutama didasarkan pada pemikiran bahwa persoalan prostitusi berpulang pada derajat moralitas perempuan terlepas dari kemiskinan yang melilitnya. kemerdekaan berekspresi dan bermobilitas di malam hari. Pengaturan ini memosisikan perempuan sebagai pencetus kebijakan

Bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi
Ketidakpastian hukum dan pengabaian pada jaminan perlindungan dan rasa aman bertentangan dengan pasal HAM pada UUD NRI 1945
Hak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D (1)
hak atas kedudukan dan perlakuan ama di depan hukum (Pasal 27 (1), 28D (1))
Hak atas kebebasan berekspresi (Pasal 28E (2), 28I (1)),
Hak untuk tidak takut berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya Pasal 28G (1)). asasinya Pasal 28G (1)).
Hak atas rasa aman (Pasal 28G (2))
Hak atas perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
hak untuk bebas dari tindakan diskriminatif (Pasal 281 (2))
Bertentangan dengan KUHP pengaturan Pelacuran dan Pencabulan

Rekomendasi
Pemerintah meminta Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan eksekutif review dan DPRD melakukan legislatif review.
Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pada pembentukan kebijakan daerah, dengan memberikan klarifikasi kebijakan ini pada pemerintah daerah untuk dilakukan upaya perbaikan.