Lokus Diskriminasi:
Pasal 7 ayat (2) RPJM pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang diarahkan untuk: a. strukturisasi dan legalisasi keluarga;

Analisis DIskriminasi
Kebijakan ini memuat frasa yang multitafsir dan tidak jelas rumusannya, yaitu frasa strukturisasi yang bermakna tidak jelas, apa yang dimaksud dengan strukturisasi? apakah diarahkan pada struktur dalam keluarga? bagaimana ruang lingkupnya?

ketidak jelasan rumusan berdampak pada ketidak pastian hukum, dan kesewenangan dalam pelaksanaan kebijakan. Rumusan Multiftasir tersebut dapat mengarah pada pembakuan peran gender dalam keluarga. Frasa pendekatan keagamaan juga bermakna luas yang dapat pendekatan keagamaan cenderung pada pandangan salah satu ajaran agama yang dapat berpeluang adanya pendekatan yang bias gender dalam pembentukan relasi di dalam keluarga, termasuk berpeluang adanya pemahaman keagamaan yang menempatkan perempuan tidak setara dalam keluarga.

Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan:
Pengaturan yang tidak jelas pada upaya pembentukan keluarga bertentangan dengan pasal 16 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Rekomendasi :
Dengan adanya rumusan yang multitafsir pada kebijakan ini, meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan