Lokus Diskriminasi:
Pasal 1 mengatur mengenai ketentuan yang tertuju pada 1 kelompok agama (Islam antara lain pasal 1 c yaitu Al-Qur’an adalah kitab suci yang merupakan pedoman bagi umat Islam; Pasal 1 e. Aksara Al-Qur’an adalah huruf-huruf yang terdapat dalam Al-Qur’an; Pasal 1 f Buta Aksara Al-Qur’an adalah Ketidakmampuan seseorang untuk membaca Al-Qur’an; Pasal 1 huruf g Bebas Buta Aksara Al-Qur’an adalah kemampuan setiap anak didik memahami bacaan Al-Qur’an secara baik dan benar;
Kewajiban baca tulis kitab suci satu agama (baca Islam) yang dibuktikan dengan sertifikat, diatur pada pasal 3 yang
Sertifikat sebagai syarat masuk ujian dan jenjang berikutnya
Sanksi diberikan kepada sekolah jika ada anak didik yang tidak dapat mengikuti kewajiban tersebut.

Analisis Diskriminasi
Bahwa pengaturan tersebut merupakan kebijakan diskriminatif secara langsung, yang memuat unsur diskriminasi secara langsung. Warga masyarakat Gowa merupakan warga yang tidak semua beragama Islam, namun aturan ini ditujukan dengan dikhususkan untuk kelompok agama Islam.
Penyelenggaraan sistem pendidikan di Gowa, tidak memastikan prinsip kesamaan dan asas kebangsaan, ke nusantara, kebhinekaan dalam NKRI. karena perda ini memuat asas dan tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip keagamaan tertentu.
Bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi
Muatan prinsip diskriminasi bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi yaitu: a. Pasal 28 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.